Kembali Dibuka, Ini Ketentuan Umrah Selama Pandemi


Kembali Dibuka, Ini Ketentuan Umrah Selama Pandemi

Kembali Dibuka, Ini Ketentuan Umrah Selama Pandemi

Selama pandemi covid-19, hampir semua aktivitas masyarakat dibatasi untuk mencegah penularan. Termasuk kegiatan keagamaan ibadah Umrah yang sempat tidak melayani jamaah Haji dan Umrah karena ditutup oleh Pemerintah Arab Saudi. Namun ketentuan ini akhirnya dilonggarkan karena pelaksanaan ibadah Haji kembali dilaksanakan pada 8 Zulhijah 1441 Hijriah atau pada 29 Juli 2020.

 

Pemerintah Indonesia sendiri baru memberikan izin Ibadah Umrah pada bulan Oktober 2020. Izin pemberangkatan jamaah dari Indonesia sendiri diatur dalam Keputusan Menteri Agama No. 719 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah pada Masa pandemi Corona Virus Disease 2019. Keputusan ini ditandatangani oleh Menteri Agama Republik Indonesia, Fachrul Razi pada 27 Oktober 2020.

 

Ketentuan Ibadah Umrah bagi jemaah Indonesia

 

Dalam ketentuan tersebut, terdapat beberapa penawaran yang diberikan kepada jamaah. Salah satunya adalah mengenai keberangkatan Ibadah Umrah bagi peserta untuk tetap menunaikan ibadah tahun ini, atau melakukan penjadwalan ulang setelah pandemi mereda. Bagi Jemaah yang memilih untuk tetap melaksanakan ibadah selama pandemi covid-19, berikut ini ketentuan sesuai dengan protokol kesehatan yang harus Anda terapkan selama Ibadah Umrah.

 

ketentuan ibadah Umrah bagi Jamaah Indonesia

 

Persyaratan Jemaah

  1. Usia 18-50 tahun, sesuai dengan ketentuan Pemerintah Arab Saudi
  2. Tidak memiliki penyakit penyerta atau komorbid sesuai dengan ketentuan dari Kemenkes RI
  3. Menandatangani surat pernyataan tidak akan menuntut pihak lain atas risiko yang timbul akibat covid-19
  4. Memberikan bukti bebas covid-19 (dibuktikan dengan hasil asli hasil PCR/SWAB test yang dikeluarkan rumah sakit atau laboratorium yang sudah terverifikasi Kemenkes dan berlaku 72 jam sejak pengambilan sampel hingga waktu keberangkatan atau sesuai dengan ketentuan Pemerintah Arab Saudi

Jemaah yang tidak dapat memenuhi persyaratan bukti bebas covid-19, keberangkatannya akan ditunda hingga syarat tersebut terpenuhi.

 

Protokol kesehatan

  1. Seluruh layanan kepada jemaah wajib mengikuti protokol kesehatan
  2. Pelayanan kepada jemaah selama di dalam Negeri mengikuti ketentuan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Kemenkes.
  3. Pelayanan kepada jemaah selama di Arab Saudi mengikuti ketentuan protokol kesehatan yang ditetapkan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.
  4. Protokol kesehatan selama di dalam pesawat terbang mengikuti ketentuan protokol kesehatan penerbangan yang berlaku.
  5. PPIU (Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah) bertanggung jawab terhadap pelaksanaan protokol kesehatan jemaah selama di Tanah Air, dalam perjalanan, dan selama di Arab Saudi demi perlindungan jemaah.

 

Karantina

  1. PPIU bertanggung jawab melakukan karantina terhadap jemaah yang akan berangkat ke Arab Saudi dan setelah tiba dari Arab Saudi.
  2. PPIU bertanggung jawab melakukan karantina terhadap jemaah setelah tiba di Arab Saudi sesuai ketentuan Pemerintah Arab Saudi.
  3. Karantina dilaksanakan dalam rangka proses pemeriksaan sampai dengan keluarnya hasil tes SWAB/PCR.
  4. Selama jemaah berada dan meninggalkan tempat karantina mengikuti protokol kesehatan.
  5. Jemaah wajib mengikuti protokol kesehatan yang diperuntukkan bagi pelaku perjalanan dari luar negeri.
  6. Pelaksanaan karantina dapat menggunakan asrama haji atau hotel yang ditunjuk oleh Satgas covid-19 Pusat dan Daerah.

 

Transportasi

  1. PPIU bertanggung jawab menyediakan sarana transportasi sejak lokasi karantina, bandara keberangkatan, pesawat terbang pergi pulang, dan transportasi di Arab Saudi.
  2. Transportasi udara dari Indonesia ke Arab Saudi dan dari Arab Saudi ke Indonesia dilaksanakan dengan penerbangan langsung.
  3. Dalam hal jemaah telah mendaftar dan tertunda keberangkatannya yang telah memiliki tiket transit dikecualikan dari ketentuan pada poin dua.
  4. PPIU bertanggung jawab terhadap kesehatan, keamanan, dan keselamatan jemaah di Negara transit.
  5. Transportasi dari Indonesia ke Arab Saudi, selama di Arab Saudi, dan dari Arab Saudi ke Indonesia wajib dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan covid-19.
  6. Pemberangkatan dan pemulangan jemaah hanya dilakukan melalui bandara internasional yang telah ditetapkan Menkumham sebagai bandara internasional pada masa pandemi covid-19, yaitu Soekarno-Hatta (Banten), Juanda (Jawa Timur), Sultan Hasanuddin (Sulawesi Selatan), Kualanamu (Sumatera Utara).

 

Akomodasi dan konsumsi

  1. PPIU bertanggung jawab menyediakan sarana akomodasi jemaah, baik di dalam negeri dan di Arab Saudi.
  2. PPIU bertanggung jawab menyediakan konsumsi jemaah baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi.
  3. Pelayanan akomodasi dan konsumsi jemaah dilakukan sesuai ketentuan Pemerintah Arab Saudi.

 

Kuota pemberangkatan

  1. Pemberangkatan jemaah selama pandemi covid-19 diprioritaskan bagi jemaah yang tertunda keberangkatan tahun 1441 H dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan Pemerintah Arab Saudi.
  2. Penentuan jumlah jemaah yang akan diberangkatkan mengacu pada kuota yang diberikan oleh Pemerintah Arab Saudi.

 

Biaya penyelenggaraan Ibadah Umrah

  1. Biaya penyelenggaraan ibadah umrah mengikuti biaya referensi yang telah ditetapkan oleh Menteri Agama.
  2. Biaya sebagaimana dimaksud pada poin 1 dapat ditambah dengan biaya lainnya berupa pemeriksaan kesehatan sesuai dengan protokol covid-19, biaya karantina, pelayanan lainnya akibat terjadinya pandemi covid-19.

 

Pelaporan

  1. PPIU wajib melaporkan rencana keberangkatan, kedatangan di Arab Saudi, dan kepulangan jemaah kepada Menteri Agama secara elektronik.
  2. Laporan rencana keberangkatan jemaah disampaikan paling lambat tujuh hari sebelum keberangkatan.
  3. Laporan kedatangan di Arab Saudi disampaikan paling lambat satu hari setelah jemaah tiba di Arab Saudi.
  4. Laporan pemulangan disampaikan paling lambat tiga hari setelah jemaah tiba di Tanah Air.
  5. PPIU wajib melaporkan jemaah yang sudah mendaftar ibadah umrah pada tahun 1441 H yang membatalkan keberangkatannya.

 

Ketentuan lain-lain

  1. Dalam hal jemaah telah membayar Biaya Perjalanan Ibadah Umrah sebelum KMA ini ditetapkan, PPIU dapat menetapkan biaya tambahan.
  2. Bagi jemaah yang tidak bersedia membayar biaya tambahan, diberikan hak sebagai berikut: a. Mengajukan penjadwalan ulang keberangkatan; atau b. Mengajukan pembatalan keberangkatan.
  3. Bagi jemaah yang membatalkan keberangkatannya berhak mengajukan pengembalian biaya yang telah dibayarkan.
  4. Pengembalian biaya Umrah sebagaimana dimaksud pada poin 3 adalah sebasar biaya paket layanan setelah dikurangi biaya yang telah dibayarkan oleh PPIU kepada penyedia layanan yang dibuktikan dengan bukti pembayaran yang sah.
  5. PPIU wajib mengembalikan biaya paket layanan kepada jemaah setelah penyedia layanan mengembalikan biaya layanan yang telah dibayarkan kepada PPIU.

 

Itulah sejumlah ketentuan mengenai keberangkatan ibadah Umrah bagi jamaah Indonesia di masa pandemi covid-19. Semoga dengan mengikuti ketentuan ini, Anda dapat menjalankan Ibadah Umrah dengan baik dan tentunya sehat. Maka dari itu, bagi Anda yang hendak melakukan Ibadah Umrah ada baiknya tetap mengonsumsi suplemen kesehatan, seperti Blackmores Bio C 1000 mg. Anda bisa mendapatkab Blackmores Bio C 1000 mg dengan mudah di sini.

 

jaga kesehatan peserta Umrah dengan Blackmores Bio C 1000 mg

 

Salam,

KALCare

 

Sumber:

https://setkab.go.id/wp-content/uploads/2020/11/KMA-No-719-Tahun-2020-ttg-Pedoman-Penyelenggaraan-Ibadah-Umrah-pada-Masa-Pandemi-Covid-19.pdf